Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

YARA Aceh Singkil Pertanyakan Sanksi Administratif Paksaan Pemda terhadap PT. Ensem Lestari

Kamis, 01 April 2021 | April 01, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-04-01T11:22:57Z

 

Ketua YARA Perwakilan Aceh Singkil, Kaya Alim Bako. (Foto: Fadly P. B)


Aceh Singkil, Detakterkini.com - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Singkil mempertanyakan kejelasan Sanksi Administratif Paksaan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Aceh Singkil kepada PT. Ensem Lestari, yang diduga mencemari alur Sungai Pandek.


Sebelumnya, beredar pernyataan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Aceh Singkil di salah satu media online, yang menyatakan bahwa Pemda Kabupaten Aceh Singkil telah mengeluarkan Surat Sanksi Administratif Paksaan kepada PT. Ensem Lestari dengan Nomor 188.45/56/2021. 


Ketua YARA Perwakilan Aceh Singkil, Kaya Alim Bako, dalam keterangannya kepada media ini, Kamis (1/4/2021), menyayangkan terkait pihak DLHK tidak mempublish apa yang menjadi Sanksi Administratif Paksaan terhadap PT. Ensem Lestari.


"Dengan demikian, bisa menjadi bias di tengah-tengah masyarakat, berhubung isu limbah PT. Ensem Lestari yang diduga telah mencemari alur Sungai Pandek sudah menjadi perbincangan hangat. Sebaiknya, Pemda dalam hal ini DLHK menggelar Konferensi Pers terkait Sanksi Administrasi Paksaan apa saja yang diberikan," ungkap Alim Bako.


Ia menyampaikan, sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 80 Ayat (1) huruf a sampai dengan g, ada 7 poin berupa Sanksi Administratif Paksaan dari Pemerintah bagi Perusahaan yang melanggar ketentuan yaitu, a. penghentian sementara kegiatan produksi; b. pemindahan sarana produksi; c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; d. pembongkaran;

e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;

f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.


"Nah, yang menjadi bahan pertanyaan, dari beberapa poin Sanksi Administratif Paksaan itu, sanksi mana yang diberikan kepada PT. Ensem Lestari. Seharusnya, secara rinci disampaikan, agar masyarakat tahu dan bisa melakukan pengawasan dan pemantauan, sehingga jika sewaktu-waktu pihak perusahaan tidak melaksanakannya, dapat disampaikan ke Pemerintah," paparnya.


Ia menambahkan, sejalan dengan itu, jika Perusahaan tidak menjalankan sanksi tersebut, bisa dikenakan denda. Hal itu sesuai amanat pada Pasal 81 yang menegaskan, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah, dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan Sanksi Paksaan Pemerintah.


"Kalau DLHK tidak menjelaskan secara rinci, bagaimana masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan," katanya.


Ia menyampaikan, persoalan dugaan pencemaran lingkungan saat sekarang ini, bukan hanya urusan antara pihak Perusahaan dengan DLHK, tetapi juga urusan masyarakat. Sebab, yang terdampak secara langsung adalah warga yang tinggal di sekitar sungai tersebut.


'Jangan main sembunyi-sembunyi. Sampaikan kepada publik agar mereka tahu. Karena ini persoalan serius yang menyangkut hajat orang banyak," tegas Alim Bako.


Ia berpendapat, sanksi yang cocok diberikan kepada PT. Ensem Lestari adalah sanksi administratif pembekuan operasional sementara, sampai selesai apa yang dipersoalkan.


"Paling tidak, pembekuan operasional sementara sampai selesai masalah izin limbahnya," imbuhnya.


Ia mengaku, sudah mempertanyakan terkait Sanksi Administratif Paksaan tersebut ke Kepala DLHK Aceh Singkil, melalui pesan WhatsApp, namun belum dijawab," katanya.


"Pesan saya terlihat centeng biru, yang menunjukkan sudah dibaca, tapi belum ada jawaban," ujar Alim Bako.


Ia berharap, kepada pihak DLHK agar bekerja secara profesional dan mengutamakan kepentingan masyarakat.


"Ini masalah serius, loh. Makanya pihak DLHK harus serius juga dan sungguh-sungguh. Jangan hanya memberikan sanksi tanpa ditindaklanjuti," tutup Alim Bako.


Laporan: Fadly P. B

Editor: Hedwig Randalinggi
×
Berita Terbaru Update