Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

YARA Desak Kejati Aceh Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Jaringan Air Bersih di Pulo Breuh

Rabu, 17 Maret 2021 | Maret 17, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-03-17T06:01:32Z

H. Yuni Eko Hariyatna. (Foto:Ist)




Sabang, Detakterkini.com - Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kawasan Bebas Sabang (KBS), H. Yuni Eko Hariyatna alias Haji Embong, meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh segera menuntaskan kasus dugaan korupsi Pembangunan Jaringan Air Bersih di Pulo Breuh, yang dikerjakan 2017 silam. 


Haji Embong, kepada media ini, Rabu (17/3/2021), menyampaikan, proyek tersebut berada di bawah otoritas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). 


"Kita meminta Kejati Aceh, agar dugaan korupsi Pembangunan Jaringan Air Bersih di Pulo Breuh ini segera dituntaskan, agar jaringan air yang sampai saat ini belum fungsional itu dapat diperbaiki kembali oleh BPKS dan fungsional bagi masyarakat di Pulo Aceh. Oleh karena itu, kejelasan status hukum dari Kejati Aceh ini sangat penting bagi masyarakat di Pulo Aceh," kata Haji Embong.


Ia mengatakan, kejelasan status hukum pada jaringan air itu sebagai bentuk transparansi dalam pemberantasan korupsi, serta mendukung pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran.


"Jangan sampai uang negara habis miliaran tetapi hasilnya tidak bisa dinikmati oleh masyarakat, seperti beberapa Proyek BPKS lainnya di Pulo Aceh. Ada Proyek Pelabuhan Perikanan yang dibangun BPKS, menghabiskan anggaran Rp 438 miliar di Pulau Breuh, Mes UPTD Pulo Aceh, dan mungkin pekerjaan lain yang menggunakan uang negara," paparnya.


Menurutnya, hal ini perlu pengungkapan secara hukum, mengapa pekerjaan yang selesai itu tidak bisa di fungsikan dan hanya menjadi bangunan yang terbengkalai.


"Sangat tidak logis kalau kita melihat berbagai Proyek BPKS di Pulo Aceh. Beberapanya yang menghabiskan puluhan bahkan sampai ratusan miliar seperti Pelabuhan Perikanan, tetapi tidak bisa digunakan sampai sekarang. Ini perlu perhatian serius dari penegak hukum, agar uang negara yang diberikan untuk membangun Pulo Aceh tidak sia-sia," tukasnya.


Laporan: Fadli P.B

×
Berita Terbaru Update