Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Dugaan Korupsi Pembangunan Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa Rugikan Negara Hingga Rp 4,9 Miliar, Ketua HMI Lhokseumawe: Pelaku Harus Dihukum Mati

Sabtu, 20 Maret 2021 | Maret 20, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-03-20T10:13:30Z

 

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unimal Cabang Lhokseumawe, Aceh Utara, Muhammad Fadli (Foto: FEC Media/Fadli P.B)

Lhokseumawe, Detakterkini.com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh telah melakukan audit investigasi terhadap Proyek Pembangunan Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa Lhokseumawe, yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Kota Lhokseumawe, pada Sabtu (20/3/2021).


Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya, dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Sabtu (20/3/2021), menyampaikan, dari hasil audit tersebut, ditemukan adanya modus rekayasa proses lelang dan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak, hingga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 4,9 miliar.


Menanggapi hal tersebut, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unimal Cabang Lhokseumawe, Aceh Utara, Muhammad Fadli, dalam kesempatan itu, menyebutkan, pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas, serta mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat.


"Kami dari HMI Komisariat Hukum Unimal akan terus mengawal kasus dugaan proyek fiktif senilai Rp 4,9 miliar ini hingga tuntas. Karena dari awal investigasi yang kami lakukan bersama Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dan berbagai teman-teman media, memang sangat besar indikasi korupsi di proyek tersebut. Alhamdulillah saat ini badan auditor resmi yaitu BPKP sudah menyampaikan hasil auditnya, dan itu sesuai dengan dugaan kita selama ini bahwa ada kerugian negara yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban," jelas Fadli.


Ia menyampaikan, kasus tersebut tengah menunggu integritas dan keberanian dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe, untuk mengusut tuntas hal tersebut.


"Terlihat dari bukti permulaan sudah ada. Tahap selanjutnya langsung ke Penyidikan Kejaksaan, dan kemudian langsung ditetapkan tersangka bagi yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Apakah itu nantinya dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Lhokseumawe atau pihak rekanan, masyarakat Kota Lhokseumawe ingin melihat apakah Kejari Lhokseumawe akan meninggalkan prestasi selama mengabdi di Kota Lhokseumawe, atau akan meninggalkan catatan hitamnya," ungkapnya.


Ia menambahkan, salah satu faktor yang menyebabkan Kota Lhokseumawe tertinggal dalam segi pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi, karena banyaknya praktik-praktik korupsi. Namun diakuinya, baru kali ini ada kasus yang bisa dibuktikan secara fakta hukum.


"Ini harus menjadi momentum untuk menghukum tangan-tangan jahat yang selama ini terus menggerogoti uang rakyat. Kebijakan populis yang akhirnya hanya untuk kepentingan kelompok saja, jika kali ini lolos maka kedepannya tangan-tangan jahat tersebut akan semakin semena-mena dalam melakukan tindakan koruptifnya," tegas Fadli.


Menurutnya, berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, dugaan korupsi tersebut telah terendus pada Tahun Anggaran (TA) 2020, di mana pada tahun tersebut merupakan awal dunia berperang melawan pandemi covid-19. 


"Sungguh miris, di tengah negara dan masyarakat melawan wabah yang sangat mematikan ini, ada oknum-oknum yang menggunakan kesempatan tersebut untuk mematikan masyarakat secara tidak langsung dengan melakukan korupsi. Melakukan korupsi di tengah bencana alam baik bencana alam konvensional atau non konvensional, bisa dijatuhkan hukuman mati dan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," paparnya.


Ia berharap, kepada Kejari Lhokseumawe agar menegakkan keadilan atas kasus tersebut. Menurutnya, apabila alat bukti yang telah dikumpulkan kuat, pihak Kejari Lhokseumawe harus menjerat para pelaku dengan hukuman terberat, yakni hukuman mati.


"Karena melakukan korupsi di tengah bencana pandemi covid-19 selain melakukan pelanggaran hukum, juga menabrak moralitas dan hati nurani sebagai seorang manusia. Ini awal langkah Kota Lhokseumawe untuk berbenah menjadi lebih baik lagi kedepannya. Tumor ganas korupsi yang masif selama ini harus segera diamputasi. Kita percaya Kajari Lhokseumawe berani dan berintegritas untuk menyelesaikan kasus ini," tukasnya.


Laporan: Fadli P. B

×
Berita Terbaru Update